oleh

Diduga PT Energi Unggul Persada Reklamasi Laut Dumai Secara Ilegal

DUMAI- PT Energi Unggul Persada yang berada di Kecamatan Sungai Sembilan menjadi sorotan. Pasalnya perusahaan saat ini jadi tempat penampungan cangkang kepala sawit itu melakukan reklamasi laut diduga secara ilegal alias tidak memiliki izin.

Berdasarkan pantauan di lapangan terlihat tanah timbun yang pinggirnya telah di pasang bebatuan. Tanah tersebut sudah membentuk daratan seperti jalan yang mengarah ke laut. Bahkan daratan itu sudah jauh ke arah laut.

Terlihat juga satu unit alat berat sedang sibuk bekerja, meratakan dan menimbun daratan yang telah membentuk jalan tersebut.

Kadis LHK Kota Dumai, Satria Wibowo mengatakan sepengetahuan dirinya reklamasi tersebut tidak memiliki izin, namun pihaknya tidak mengetahui jelas karena izinnya wewenang Provinsi. “Harus ada izin Amdal juga, tapi setahu saya belum ada, izin,” sebutnya.

Ia mengatakan pihaknya juga sudah pernah turun ke lokasi, namun karena wewenang provinsi ia tidak dapat berbuat banyak.

Adanya dugaan reklamasi tersebut juga menjadi sorotan oleh aktivitis lingkungan Hidup Kota Dumai, Anggara Andika Putra. Pemegang sertifikat Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Lembaga Wana Wiyata Yogyakarta itu mengatakan reklamasi harus ada ada izin dan melalui proses-proses yang ketat karna menyangkut masalah lingkungan.

“Jika tidak berizin ini sangat kami kecam, karena tentu berdampak terhadap lingkungan, untuk itu pihak perusahaan harus menjelaskan kepada publik jika yang mereka lakukan memiliki izin, jika tidak kegiatan harus di hentikan,” ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kesehatan KNPI Kota Dumai itu juga menambahkan berdasarkan Perpres nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di atur mengenai perizinan terkait dengan reklamasi.

“Pada pasal 15 di sebutkan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi,” tuturnya.

Selain itu juga di atur dalam Permen PU nomor 40/PRT/M/2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. “Didalam Permen itu di atur reklamasi baru bisa dilanjutkan jika sudah menyelesaikan syarat administrasi seperti sudah memiliki Amdal, tentunya saja daerah sudah memiliki perda RTRW, sementara di Dumai Perda RTRW belum di sahkan,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan Management PT Energi Unggul Persada Indra saat di konfirmasi melalui sambungan seluler dan melalui aplikasi WhatsApp menjawab pertanyaan yang di ajukan trajunews dengan sedikit menantang.

“Tidak ada reklamasi pak. Bapak pelajari dulu Kalau reklamasi itu ada bangunan di atas timbunan”, Ujar nya singkat terkesan menantang.

Semantara itu menurut Menurut Undang-Undang, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, peraiaran atau drainase.

Reklamasi juga dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu.

Penulis : Rahmad

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed